Jakarta, Muslim Obsession – Ketua Umum PW PERISAI DKI, Arief Hidayat menegaskan, permasalahan banyaknya penganiayaan dan pembunuhan tokoh agama di Indonesia belakangan ini yang tidak bisa dideteksi dini dan lambatnya aparat dalam menuntaskan masalah ini, merupakan kesalahan dari Badan Intelejen Negara (BIN).
Ia menilai, pemerintah dalam hal ini khususnya BIN tidak serius atau kurang maksimal dalam menangani kasus maraknya penganiayaan tokoh agama di Indonesia, dari persekusi biksu Mulyanto Nurhalim dan pengikutnya di Desa Caringin Legok, Tangerang, penyerangan Gereja Lidwina, Bedog, Sleman, dan kekerasan terhadap pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Cicalengka Bandung, KH. Umar Basri, serta penganiayaan terhadap ulama sekaligus pengurus Pimpinan Pusat Persis, H R Prawoto hingga meninggal dunia.
“Yang terakhir dan baru baru ini K.H. Hakam Mubarok sang pengasuh pondok yang juga mantan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Lamongan yang terluka diserang orang tak dikenal dipondok pesantrennya dengan motif yang sama berlatar belakang orang tersebut gila ini menunjukan lemahnya BIN dalam menyerap Informasi yang ada untuk segera menyelesaikan permasalahaan ini,” tandas Arief Hidayat dalam rilisnya, Selasa (27/2/2018).
Seharusnya, tutur dia, BIN bisa bekerja secara maksimal agar permasalahan penganiayaan terhadap tokoh agama tidak berlanjut. “Dari sekian masalah dengan motif yang sama kami kira ada aktor intlektual yang ingin merusak kebhinekaan Indonesia dengan menteror para pemuka agama sehingga masyarakat akan saling curiga satu dengan yang lainnya,” ungkapnya.
Merespon hal itu, awalnya PW Perisai DKI akan menggelar aksi massa turun ke jalan pada Selasa (27/2/2018) pukul 13.00 WIB di kantor pusat BIN. Namun demikian, pada perkembangannya aksi tersebut terpaksa dibatalkan karena terdapat indikasi penumpang gelap yang mencoba merusak kemurnian rencana aksi tersebut.
“Benar dibatalkan. Sejauh ini kami mencium ada penumpang gelap yang coba merusak kemurnian aksi kami untuk memberikan masukan kepada BIN terkait dengan isu yang berkembang di masyarakat,” kata Arief kepada wartawan di Jakarta, Selasa (27/2/2018).
Evaluasi terhadap BIN rencananya akan dialihkan dalam bentuk kajian akademis yang lebih efektif dan efisien dengan berbagai stakeholder yang ada khususnya Mahasiswa, sehingga jelas arah dan pandangannya yakni memberikan masukan kepada BIN agar isu yang saat ini berkembang tidak merugikan institusi negara itu, dan masyarakat pun tidak semakin resah.
“Sebagai gantinya PW PERISAI Jakarta akan menempuh jalur yang lebih akademis dengan membuat suatu kajian untuk merumuskan kritik, saran dan solusi agar kinerja BIN semakin baik dan sesuai yang diharapkan oleh seluruh rakyat bangsa Indonesia,” tegasnya. (Fath)
