Jakarta, Muslim Obsession – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai keberadaan santri dan umat Islam tidak mungkin ditinggalkan dalam setiap kontestasi politik di Indonesia. Apapun alasannya, santri dan umat Islam dibutuhkan.
“Setiap kontestasi politik juga di Indonesia itu selalu memperhatikan dukungan umat Islam dan kaum santri. Tidak mungkin orang ikut kontestasi politik kok mengatakan ‘saya tidak mau santri’, ‘saya tidak mau Islam’, itu tidak mungkin,” kata Mahfud dalam pidatonya di acara peringatan Hari Santri Nasional (HSN) di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (21/10).
Mahfud menjelaskan kaum santri saat ini sudah mengalami mobilitas vertikal sosial yang sangat tinggi. Pelbagai peran dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan juga diisi oleh para santri.
Karenanya, Ia menyinggung realitas ini menjadi bukti bahwa umat Islam tidak dibenci dan ditakuti dalam proses politik di Indonesia saat ini.
“Melainkan selalu diperhitungkan perannya,” kata dia.
Selain itu, Mahfud menilai tidak ada diskriminasi terhadap kelompok Islam di Indonesia. Terlebih, semua pihak kini boleh ikut berkontestasi secara demokratis.
Ia juga mengatakan tidak ada lagi rasa takut terhadap Islam di Indonesia. Orang-orang pun tidak ada rasa malu untuk mengaku sebagai pemeluk agama Islam di depan publik.
Mahfud mengatakan kondisi demikian bisa terjadi karena tidak ada Islamofobia di Indonesia yang dilakukan oleh negara.
“Itu semua membantah tudingan bahwa di Indonesia terjadi Islamofobia. Kaum santri bisa melesat melalui mobilitas vertikal naik yang begitu cepat justru karena tidak ada Islamofobia di negeri ini. Islamofobia hanya terjadi di dalam masyarakat secara perseorangan,” kata Mahfud.
Sebagai informasi, Indonesia akan menggelar Pemilu serentak pada tahun 2024 mendatang. Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akan digelar Februari 2024.
Sedangkan untuk pilkada yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, serentak akan digelar pada November 2024. (Al)