Naskah: Arief Sofiyanto
Foto: Kementerian LHK
Pengabdian dan kerja keras menjadi bekal berharga yang mengantarkan Siti di posisinya saat ini. Tanpa mengenal rasa takut, dia menegakkan aturan dan perlindungan untuk lingkungan hidup dan kehutanan di seantero Nusantara.
Tampaknya, segudang prestasi telah dikantongi Siti Nurbaya Bakar sejak muda.
Prestasi diraih sejak berkarier di pegawai negeri sipil hingga kini. Dia dianugerahi
berbagai penghargaan antara lain, sebagai Pegawai Negeri Sipil Teladan Nasional oleh Presiden Megawati dan Prestasi Kerja yang Luar Biasa dari Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno pada 2004, serta penghargaan Bintang Jasa Utama oleh Presiden SBY pada 2011.
Bahkan, di era pemerintahan Presiden Gus Dur pada 2001, Siti langsung mendapat promosi pangkat jabatan dari Kepala Biro Perencanaan (eselon II) langsung melompat menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Departemen Dalam Negeri. Begitu menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), maka sejak 2015 hingga 2017, terjadi penurunan yang signifikan kejadian kebakaran hutan, kebun, dan lahan (Karhutla). Titik api akibat kebakaran hutan turun 88%. “Kehadiran konsep siaga darurat dari awal menolong kita selama dua tahun terakhir,” ujar Siti pada Rakernas Karhutla beberapa waktu lalu.
Berkat prestasi gemilangnya, alumnus Institut Pertanian Bogor ini dipuji Presiden Joko Widodo. Apresiasi disampaikan pada acara puncak Peringatan Hari Ibu di Raja Ampat, Papua Barat, 22 Desember 2017. Jokowi mengatakan, setelah hampir 20 tahun belakangan ini kita selalu diliputi perasaan cemas akan terjadinya bencana Karhutla, kini akhirnya jutaan rakyat Indonesia bisa bebas menghirup udara bersih dengan ekosistem lingkungan yang juga makin terjaga
dengan baik.
“Ini menteri perempuan yang menjaga sumber daya alam dan berhasil mengatasi kebakaran hutan maupun lahan secara drastis dalam dua tahun ini,” kata Presiden sambil menunjuk ke arah Siti.
Baru diangkat menjadi Menteri LHK pada 27 Oktober 2014, Siti Nurbaya sudah membuat gebrakan dan terobosan. Belum setahun menjabat, pada September 2015, Kementerian yang dipimpinnya melakukan deregulasi dengan memangkas 14 jenis izin usaha sektor kehutanan, untuk memudahkan investasi di sektor usaha kehutanan.
Izin-izin tersebut disederhanakan dalam bentuk proses waktu perizinan dari dua hingga empat tahun, kini hanya menjadi 12 hingga 15 hari kerja. Dengan kemudahan dan pendeknya birokrasi, diharapkan investasi di bidang kehutanan, perkebunan, dan industri tambang mineral menjadi lebih menarik bagi pelaku dunia usaha.
Di tahun ketiga memimpin Kementerian LHK, Siti menunjukkan progress kerja yang konsisten sesuai arahan-arahan Presiden Jokowi dalam mewujudkan Nawacita. Bebas bencana asap, ketegasan penegakan hukum lingkungan, kebijakan perlindungan gambut yang konsisten, tata kelola lingkungan kian tertata, dan mengembalikan kedaulatan rakyat secara nyata.
Tak ada lagi bencana Karhutla secara nasional. ‘Ekspor asap’ ke negara tetangga juga tidak terdengar lagi. Rakyat akhirnya bisa mendapatkan lingkungan sehat, setelah hampir dua dekade bencana yang sama selalu berulang. Sepanjang tahun 2015-2017, pemerintah telah melakukan pengawasan terhadap 1444 izin lingkungan. Dikeluarkan 353 sanksi administratif yang meliputi tiga sanksi pencabutan izin, 21 sanksi pembekuan izin, 191 sanksi paksaan pemerintah, 23 sanksi teguran tertulis, dan 115 sanksi berupa surat peringatan.
