Lantik 6 Pejabat Eselon II, Khofifah Minta Sinergi Entaskan Kemiskinan

236
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik 6 pejabat eselon II di Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi, Selasa (9/11/2021).

Surabaya, Muslim Obsession – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik 6 pejabat eselon II di Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi, Selasa (9/11/2021).

Keenam pejabat tersebut adalah Pulung Chausar (Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jatim), Andromeda Qomariah (Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jatim), dan Restu Novi Widiani (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jatim).

Selain itu, Khofifah juga melantik Heru Suseno (Kepala Dinas Perkebunan Jatim), Vitria Dewi (Direktur Utama RSJ Menur Jatim), dan Gatot Subroto (Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jatim).

BACA JUGA: Kunjungi Batu, Khofifah Siapkan Santunan untuk Korban Banjir Bandang

Pada kesempatan itu Khofifah berpesan agar pejabat yang baru dilantik untuk bersinergi guna mempercepat pengentasan kemiskinan.

“Saya berpesan, langsung berkoordinasi dengan Pak Wagub untuk sinkron. Karena kita punya tugas baru, menurunkan angka kemiskinan ekstrem, yang baru ditetapkan pusat,” kata Khofifah usai pelantikan.

Khofifah mengungkapkan untuk di tingkat provinsi, Wagub Emil Dardak bertugas sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Di Jatim untuk tahun 2021, ada lima kabupaten yang menjadi pilot project pengentasan kemiskinan ekstrem.

BACA JUGA: Khofifah: Selalu Cek Rumah Pompa untuk Antisipasi Banjir

“Karena kita ada tugas menurunkan kemiskinan ekstrem tahun ini 5 kabupaten. Nah pemerintah pusat, menetapkan, untuk tahun depan di Jatim, pilot project ini ditambah 25 kabupaten. Nantinya, yang dapat penanganan di masing-masing di kabupaten, ada di 5 kecamatan, di 5 desa, untuk menurunkan kemiskinan ekstrem sesuai temuan pusat,” terangnya.

Khofifah menambahkan, pilot project kemiskinan ekstrem ini masih sangat baru. Seluruh penunjukkan desa, hingga intervensi kabupaten/provinsi ditentukan oleh pusat.

“Kita menunggu detail desa, yang ditentukan pusat yang untuk tahun 2022. Karena tadi OPD (kepala dinas) lengkap, saya berpesan itu. Karena ini program baru sekali, tugas pemprov ditambahkan semacam BLT (bantuan langsung tunai) Rp 200 ribu per-KK di 5 kabupaten yang tahun ini jadi pilot project selama November-Desember 2021,” urainya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here