Jakarta, Muslim Obsession – Meski semua partai di DPR menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), hanya tersisa PDI-P yang mendukung. Namun rupanya keberadaan RUU HIP masih cukup kuat. RUU yang ditolak oleh banyak ormas nyatanya masih masuk dalam program legislasi nasional (Prolenas) 2020.
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Kementerian Hukum dan HAM, dan Panitia Perancangan UU DPR RI hanya menyepakati untuk mencabut 16 RUU dari daftar Prolegnas Prioritas 2020, salah satunya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Namun tidak untuk RUU HIP.
Inilah kemudian yang di protes Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Anggota Baleg DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto, dalam rapat antara Baleg antara Kemenkumham dan Panitia Perancang UU yang dilaksanakan pada Kamis (2/7/2020) siang meminta agar RUU HIP turut dicabut.
“Dalam kesempaan ini kita duduk tripartit untuk mengevaluasi Prolegnas 2020. Tadi saya sampaikan untuk didrop RUU HIP. Bapak pimpinan baleg, mohon catatan kami ini jadikan catatan kesimpulan sehingga nanti kita proses ke tingkat lebih lanjut bahwa PKS minta RUU HIP ini didrop dalam Prolegnas Proritas 2020,” katanya.
Namun, Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Atgas mengatakan, pihaknya tidak berwenang mencabut RUU HIP dari daftar Prolegnas Prioritas 2020. Ia menilai, pihak yang mendesak pencabutan harus bersurat terlebih dahulu ke pimpinan Badan Musyawarah (Bamus), sesuai tata tertib yang berlaku.
“Demikian lain halnya kalau kemudian ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR, itu lain lagi. Tapi ini minta ditarik, kita di Baleg tidak ada kewenangan. Masalahnya itu,” katanya.
Bahkan, kata Supratman, memasukan protes tersebut ke dalam kesimpulan pun melanggar aturan.
“Kalau kami masukan dalam kesimpulan, itu kami melanggar peraturan DPR. Ini bukan soal setuju atau tidak dengan substansinya, tetapi mekansme di internal kita. Kalau ada teman-teman yang keberatan dengan HIP, silakan tempuh mekanismenya. Ajukan nanti dalam Bamus minta untuk di Paripurnakan,” katanya. (Albar)
