Bali, Muslim Obsession – Kementerian Luar Negeri RI menggandeng partisipasi para mitra di tanah air dan menandatangani 3 MoU sekaligus. Hal ini bertujuan sebagai upaya untuk meningkatkan bantuan kepada negara-negara berkembang.
“Baru saja ditandatangani 3 Nota Kesepahaman di bidang peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta Sektor Kecil dan Menengah (UKM),” jelas Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik, Kemenlu Cecep Herawan di Bali, seperti dikutip dari Kemlu, Kamis (5/12/2019).
Tiga Nota Kesepahaman tersebut, jelas Cecep, ditandatangani di sela-sela pelaksanaan Bali Democracy Forum ke-12 yang dilaksanakan di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali pada 5-6 Desember 2019.
Nota Kesepahaman pertama yang ditandatangani adalah Nota Kesepahaman antara Kemenlu RI dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Tbk) (BRI) tentang Pengembangan Kapasitas Sektor Kecil dan Menengah Melalui Pendidikan dan Pelatihan kepada Negara Berkembang dalam Kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan.
Lingkup dari kesepakatan ini mencakup kegiatan capacity building sektor UKM. Kesepakatan ini akan berlaku selama 5 (lima) tahun.
Nota Kesepahaman kedua adalah kesepakatan antara Kemenlu RI dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Non-Alignment Movement Centre for South-South Technical Cooperation (NAM CSSTC) di bidang pendidikan mahasiswa dari negara anggota Gerakan Non-Blok.
Melalui kerja sama ini, ketiga pihak akan memberikan beasiswa Strata 1 dan Strata 2 berbagai jurusan kepada mahasiswa dari negara anggota Gerakan Non-Blok.
Kesepakatan ketiga yang ditandatangani adalah kesepakatan antara Kemenlu RI dengan Universitas Islam Indonesia (UII) di bidang pengembangan potensi SDM.
Pengembangan SDM ini akan dilakukan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kesepakatan ini akan mencakup pemberian beasiswa Strata 1 dan Strata 2 jurusan teknik untuk mahasiswa dari negara berkembang mitra Indonesia.
Cecep mengungkapkan bahwa ketiga Nota Kesepahaman tersebut menjadi hasil konkret dari BDF ke-12. “Ketiganya sekaligus menguatkan komitmen BDF ke-12 untuk terus mendorong kerja sama inklusif yang melibatkan berbagai kepentingan yang lebih luas,” pungkasnya. (Way)
