Jakarta, Muslim Obsession – Dalam upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) Kamarudin Amin, berencana menyusun regulasi standar minimum dan izin pendirian pondok pesantren.
Standar yang dimaksud Dirjen mencakup standar minimum dari sisi kurikulum hingga sumber daya manusianya.
“Pembuatan standar ini tentu wajib kita libatkan pesantren,” tutur Dirjen saat orasi dalam Rapat Koordinasi Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Jakarta, Senin (26/2/2018) malam.
Doktor lulusan Universitas Bonn Jerman tersebut, berharap Indonesia tidak seperti beberapa negara yang tidak mengontrol diri dari ideologi ekstrem. Seperti India, Bangladesh dan Afganistan.
Selain itu, melalui leading sektor Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren), Dirjen Pendis juga menegaskan, regulasi izin pendirian pondok pesantren yang selama ini berada di tingkat wilayah Kabupaten/Kota, akan ditarik ke pusat.
“Selama ini kita agak lose,” tukasnya, seperti dilansir Kemenag, Selasa (27/2/2018).
Kamarudin berharap kebijakan ini tidak dipahami sebagai langkah memperlambat mutu dan kemajuan ponpes di Indonesia. Sebaliknya, hal ini semata-mata demi kemajuan serta menjaga mutu ponpes.
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Ahmad Zayadi menambahkan, pihaknya mencanangkan beberapa program terkait moderasi Islam pada tahun 2018. Di antara program tersebut ialah Kongres Kebudayaan Pesantren yang akan digelar pada Hari Santri, Oktober mendatang.
“Selama ini pesantren dikenal masyarakat hanya kitab kuningnya saja, itu baru sisi akademis. Belum pada budaya pesantren,” kata Direktur di hadapan para Kepala Bidang Pontren se-Indonesia.
Sebagaimana diketahui, sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perjuangan santri Pondok Pesantren. Indonesia tercatat banyak memiliki pahlawan yang lahir dari pesantren, antara lain: KH Hasyim Asy’ari, KH Ahmad Dahlan dan KH. Wahid Hasyim. (Vina)
