Bagaimana dengan Prabowo? Sampai saat ini Gerindra masih bertekad mengajukannya sebagai capres. Namun melihat elektabilitasnya yang cenderung stagnan, banyak yang menyarankan agar Prabowo menjadi king maker, dan mengajukan calon lain.
Prabowo sudah dua kali mengikuti pilpres. Dia menjadi cawapres Megawati (2009), dan capres berpasangan dengan Hatta Rajasa (2014). Dua-duanya kalah. Sebaliknya ketika mendukung seorang kandidat, Prabowo dikenal bertangan dingin dan sukses. Jokowi-Ahok (2012), dan Anies-Sandi (2017) menang di Pilkada DKI.
Bila Prabowo tidak maju, siapa yang akan didukungnya? Di kalangan Koalisi Reuni (Gerindra, PAN, dan PKS) atau dikenal juga koalisi keumatan, ada dua nama yang digadang-gadang. Mantan Panglima TNI Jend Gatot Nurmantyo dan Anies Baswedan.
Namun melihat masa pendaftaran tinggal beberapa bulan lagi (Agustus), yang berpeluang paling besar adalah Gatot. Pada bulan Maret Gatot akan pensiun dari TNI, sementara Anies baru saja menjabat sebagai Gubernur DKI.
Siapa pasangannya? Bila PAN tetap bergabung dalam koalisi keumatan, maka Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan tokoh yang diajukan PKS berpeluang menjadi cawapres.
PAN sudah terbuka mendeklarasikan Zulhasan sebagai capres/cawapres. Sementara di PKS belum ada suara bulat.
Sumber internal PKS menyebut ada tiga nama yang terpilih sebagai capres dalam pemilihan raya (pemira). Mekanisme internal memilih kandidat itu diikuti oleh kader inti di seluruh Indonesia. Yang terpilih adalah Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, mantan Presiden PKS Anis Matta, dan Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid.
Munculnya nama Anis Matta sebagai salah satu capres yang mendapat dukungan kuat kader di bawah mengalahkan tokoh struktural, sangat mengejutkan, karena sejak lengser, Anis jarang muncul di publik.
Nama-nama tersebut kemungkinan akan ditambah dengan Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Aldjufri, Presiden PKS M Sohibul Iman, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, dan beberapa nama lain yang dimasukkan melalui mekanisme penokohan.
Pasangan ini bila jadi terbentuk, akan sangat kuat karena bisa menjadi representasi NKRI (Militer- Islam). Kerjasama semacam ini pernah berhasil menumbangkan Orde Lama dan memunculkan Orde Baru.
Selain pertimbangan koalisi, pasangan kandidat juga sangat ditentukan oleh peta politik mutakhir. Pasca Pilkada DKI 2017 terbentuk poros kekuatan baru yang sering disebut sebagai alumni 212/Poros keumatan. Suara poros ini sangat didengar oleh Koalisi Reuni dan sedikit banyak ikut mempengaruhi koalisi pilkada.
Yang paling mencolok adalah peran mereka membatalkan koalisi PKS dan PAN dengan Demokrat di Jabar. Alasannya karena Demokrat merupakan partai pendukung Perppu Ormas, dan dicurigai akan berkoalisi dengan Jokowi.
Dukungan alumni 212, atau poros keumatan harus sangat diperhitungkan, karena berdasar survei nasional Median (September 2017), pengelompokan pemilih di poros ini sangat kuat dan besar. Dengan membuat pengelompokan idiologi ekstem kiri, kiri tengah, tengah, kanan tengah, dan ekstem kanan, maka pemilih terbesar berada di kelompok tengah dan kanan.
Pemilih yang berada di ekstrem kiri, dan kiri tengah (PDIP) total sebesar 24.4%. Yang berada di kanan tengah dan ekstrem kanan (partai-partai Islam) 32.1 %. Sementara yang di tengah (Golkar, Demokrat, Gerindra, Nasdem, dan Hanura) sebesar 43.5%.
Untuk memenangkan pilpres maka partai-partai yang berada di kelompok tengah harus bekerjasama dengan kelompok kanan. Kalkulasi politik semacam itu menjelaskan mengapa PDIP dalam berbagai pilkada berusaha merangkul kekuatan Islam. PDIP mencoba bergeser ke tengah. Mereka berusaha menunjukkan iktikad baik, sehingga nantinya dapat memudahkan PDIP membangun koalisi pada Pilpres 2019. []
