Tangsel, Muslim Obsession – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menghadiri penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di ICE BSD, Tangerang Selatan, Kamis (24/2/2022).
Ia mengingatkan Kepala BNPB Suharyanto beserta jajaran mengenai arahan Presiden Jokowi dalam upaya peningkatan penanganan tanggap darurat bencana di Indonesia.
Arahan tersebut sebagiamana disampaikan Presiden saat membuka Rakornas BNPB 2022 pada Selasa (22/2/2022).
“Saya hanya ingin ingatkan 5 (lima) arahan Presiden Jokowi saat pembukaan Rakornas. Kalau nanti itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di lapangan pasti akan berjalan dengan sangat baik,” tegas Menko PMK.
Lima arahan Presiden terkait peningkatan penanganan tanggap darurat bencana yaitu, pertama, memantapkan budaya kerja (corporate culture) BNPB yang harus selalu siaga, antisipatif, responsif, dan adaptif.
“Yang tidak kalah penting menurut saya, jangan sekali-kali mengabaikan perkembangan ilmu pengetahuan bidang kebencanaan dan perkembangan teknologi yang digunakan untuk penanganan kebencanaan,” cetus Muhadjir.
Lebih lanjut, arahan kedua dari Presiden Jokowi, bahwa seluruh jajaran BNPB harus membangun kolaborasi yang mengedepankan pada upaya pencegahan. Pasalnya, apabila pencegahan dapat ditangani dengan baik maka penanganan saat bencana tidak akan menguras banyak energi.
Arahan ketiga, Presiden berpesan di dalam membangun infrastruktur untuk pengurangan risiko bencana agar dapat melibatkan masyarakat. Hal itu penting karena masyarakat setempat dianggap telah memiliki sejarah panjang dalam menangani berbagai bencana yang pernah terjadi sebelumnya.
“Kita harus paham bahwa merekalah yang memang mempunyai kesadaran ingatan tentang bagaimana cara terbaik menangani bencana di masa lalu. Itulah yang saya tangkap kenapa Bapak Presiden menekankan kalau kita membangun infrastruktur risiko kebencanaan supaya melibatkan masyarakat sekitar,” tutur Muhadjir.
Keempat yang tidak kalah penting adalah BNPB sejatinya tidak bisa bekerja sendiri tanpa melibatkan seluruh kekuatan terutama kekuatan aparatur pemerintah. Karenanya, Presiden mewanti-wanti agar BNPB mampu meyakinkan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama.
Terakhir atau yang kelima, Presiden mewanti-wanti BNPB dan seluruh jajaran agar segera membangun sistem edukasi kebencanaan.
Optimalisasi terhadap sistem edukasi kebencanaan itu tidak mesti dilakukan dengan memasukkannya ke dalam kurikulum pendidikan, melainkan yang terpenting adalah menanamkan sikap dan pembentukan karakter peserta didik yang sadar terhadap tanggung jawab penanggulangan risiko bencana.
“Saya kira justru yang selama ini belum terpetakan dengan detail adalah spesifikasi atau karakter bencana di masing-masing tempat. Jadi yang sebenarnya yang harus diberikan pemahaman kepada peserta didik adalah bagaimana menangani bencana yang lebih spesifik sesuai dengan karakteristik di daerahnya,” tandas Menko PMK.
Pada kesempatan itu juga, Menko PMK bersama Kepala BNPB menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Kolaborasi Penanggulangan Bencana Dalam Rangka Penguatan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. MoU tersebut sekaligus sebagai bentuk komitmen terhadap penanggulangan bencana.
Promosi GPDRR
Muhadjir juga mengingatkan bahwa tahun ini Indoensia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) yang akan dilaksanakan di Bali sekitar bulan Mei mendatang.
“Ini adalah kesempatan yang belum tentu datang 20 tahun sekali untuk kita bisa mendapatkan giliran. Karena itu harus kita manfaatkan betul untuk mempromosikan Indonesia yang merupakan langganan bencana dan bagaimana kiat-kita pemerintah khususnya BNPB dalam melakukan penanganan bencana,” ungkapnya.
Menko PMK meyakini bahwa negara-negara lain khususnya 193 negara peserta GPDRR yang hadir sangat menantikan informasi terkait pengalaman Indonesia dalam hal penanganan bencana.
Di lain sisi, Muhadjir juga menekankan agar promosi yang akan dilakukan BNPB tidak hanya terpusat di Bali sebagai tempat terselenggaranya ajang pertemuan internasional yang membahas topik mengenai pengurangan risiko bencana tersebut. Akan tetapi, dapat menyebar hingga ke seluruh pelosok negeri.
“BPBD harus mengambil inisiatif apa saja yang sudah dilakukan masing-masing daerah untuk penanggulangan bencana. Ini adalah suatu momentum yang luar biasa,” pungkas Menko PMK. (*)
