Jombang, Muslim Obsession – KH. Sholahuddin Wahid meyakini bahwa Indonesia akan menjadi salah satu pemain utama dunia dalam sertifikasi halal. Demikian diungkapkan Gus Sholah saat membuka acara bertajuk ‘Dialog Ulama dan Umara dalam Strategi Penerapan Jaminan Produk Halal untuk Indonesia”, Sabtu (27/7/2029).
Acara yang digelar di Aula H. Bachir Achmad Pondok Pesantren Tebuireng Jombang itu diinisiasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Yayasan Hasyim Asy’ari Tebuireng.
Pada kesempatan itu Gus Sholah berharap BPJPH memainkan peranan aktif dalam bentuk penyelenggaraan jaminan produk halal. Selain sebagai bentuk perlindungan negara dalam memberikan jaminan produk halal bagi masyarakat, terselenggaranya jaminan produk halal juga secara ekonomi dapat meningkatkan penerimaan negara.
“Hampir 60% dari perputaran ekonomi syariah dunia ada di Asia Pasifik dan Indonesia harus serius menangkap peluang industri halal ini,” ujar Gus Sholah, dilansir Kemenag.
Menurut data dalam sidang tahunan Islamic Chambers of Commerse Industry and Agricultur (ICCA) pada 2018, perdagangan produk halal dunia mencapai 2,8 triliyun US Dolar. Data Global Islamic Index, hingga saat ini Indonesia masih mengimport sebesar 171 miliar US Dolar untuk memenuhi beragam produk halal di dalam negeri.
“Seharusnya, Indonesia bisa menjadi negara eksportir produk halal dunia,” jelasnya.
Kepala BPKPH Sukoso mengatakan, penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk dalam kehidupan sehari-hari.
Di samping itu, JPH juga bertujuan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.
“Dengan adanya standar halal, maka produk akan memiliki nilai tambah dan itu sangat penting dalam kancah ekonomi global yang penuh persaingan ini,” terangnya.
Bicara standar, Imam Suprayoga mengatakan bahwa Alquran memang mengajarkan umat Islam untuk hidup dengan memiliki standar.
“Jadi standar itu memang sudah sejak dulu. Hanya tidak semua (standar) itu tertulis. Pesantren itu sudah terbiasa berstandar sejak dulu,” jelasnya.
Tanpa adanya standar halal, tambahnya, umat Islam tak hanya mengkhawatirkan jika produk mereka menjadi tak laku di pasaran. Namun yang lebih mengkhawatirkan, sebagai hamba Allah tidak akan mendapat keberkahan apabila produknya tidak halal, bahkan berbahaya karena melanggar larangan Allah Swt.
Dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal ini, UU JPH mengamanatkan bahwa masyarakat dapat berperan serta di dalamnya. Peran masyarakat ini dapat berupa peran dalam melakukan sosialisasi mengenai JPH, serta dalam mengawasi produk dan produk halal yang beredar di tengah masyarakat.
Terkait peran masyarakat ini, Imam mengatakan bahwa pesantren yang tersebar di tengah masyarakat tentu memiliki komitmen terhadap standar halal dan siap untuk mendorong suksesnya penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
Pondok-pondok pesantren yang jumlahnya banyak di Indonesia merupakan kekuatan potensial dengan komitmen standar halal.
“Hanya saja, di pesantren ini kekurangan laboratorium. Sehingga perlu bekerjasama dengan perguruan tinggi,” terangnya.
Imam menambahkan bahwa organisasi-organisasi sosial keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU juga perlu dilibatkan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.
“Apabila itu dihimpun, maka saya kira ini akan menjadi kekuatan besar bangsa kita,” tuturnya.
Dialog ini dihadiri Kepala BPJPH Sukoso dan Ketua Yayasan Universitas Hasyim Asy’ari KH Imam Suprayoga serta ratusan peserta, terdiri para alim ulama dan tokoh masyarakat, akademisi dari sejumlah perguruan tinggi, para utusan dari sejumlah Kementerian/Lembaga, para aktifis dan pegiat halal, mahasiswa dan santri di Jawa Timur. (Fath)
