Jakarta, Muslim Obsession – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily, menekankan bahwa jangan sampai kemunculan 200 nama Mubaligh yang dirilis Kemenag baru-baru ini, memantik kontroversi dan polemik di masyarakat.
“Sebab ini berpotensi memecah belah umat dan pemuka agama. Soal dakwah tidak bisa diatur secara khusus oleh pemerintah. Kalau perlu dicabut, karena itu bukan ranah Kemenag. Kalau ada masyarakat meminta nama-nama dai, serahkan kepada NU, Muhammaddiyah atau MUI serta pesantren,” tandas Ace kepada pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5/2018).
Ace memastikan, pihaknya akan melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Agama pada Kamis (24/5/2018) mendatang. Rencananya, rapat ini akan membahas rekomendasi 200 Mubaligh atau penceramah Islam yang dinilai layak menyampaikan ceramah di masyarakat. Menurutnya, Kementerian Agama harus menjelaskan parameter, tujuan, hingga indikator dari kemunculan nama-nama tersebut.
Menurut politisi Partai Golkar itu, masalah penceramah agama Islam itu adalah domain dari organisasi keagamaan.
Apalagi, lanjut Ace, 200 nama itu menimbulkan kontroversi dan polemik. Menurutnya, fungsi Kemenag adalah memfasilitasi bagi terwujudnya kerukunan hidup beragama. Sekalipun nama-nama itu juga berasal dari ormas-ormas Islam, namun ada ormas-ormas yang juga menyesalkan dirilisnya 200 nama tersebut. Artinya ormas-ormas Islam tidak sepenuhnya mendukung.
“Kemenag tidak hati-hati mengeluarkan kebijakan. Mestinya suasana Ramadhan ini penuh kedamaian, ternyata banyak publik membahas hal itu,” jelas legislator dapil Banten ini.
Dalam raker nanti, kata Ace, hal-hal mengenai rekomendasi 200 Mubaligh itu yang akan ditanyakan kepada Menag.
“Landasannya apa, parameter dan kriterianya, sehingga muncul 200 nama. Sebab dai-dai, penceramah agama Islam di Indonesia jumlahnya tidak hanya ratusan, bisa ribuan. Intinya Kemenag harus hati-hati, sebab bisa berimplikasi terhadap kerukunan umat. Persatuan umat menjadi sangat terganggu,” pungkasnya. (Vina)
