Jakarta, Muslim Obsession – Jabatan Menteri Agama biasanya berasal dari warga Nahdliyin, sehingga banyak orang mengira jabatan tersebut akan diemban kembali oleh kader atau pengurus PBNU.
Perkiraan itu rupanya salah. Presiden Joko Widodo mengambil keputusan baru. Ia justru mempercayakan posisi jabatan menteri agama dari kalangan militer, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi.
Fachrul memang tidak punya background sebagai seorang agamawan atau orang aktif di sejumlah ormas Islam. Namun, sebagai seorang yang sempat aktif di dunia militer, pria kelahiran Banda Aceh 72 tahun ini percaya diri bisa mengemban tugas ini.
“Yang jelas saya pensiunan tentara. Kemudian banyak aktif di bidang bisnis kemudian sosial, agama,” kata lulusan Akademi Militer 1970 belum lama ini.
Dengan pengalaman yang dimiliki, Jokowi meminta Fachrul untuk mengurusi berbagai urusan keagamaan, di antaranya soal pendidikan Islam, haji dan umrah, bina masyarakat agama-agama resmi, kerukunan umat beragama, sertifikasi halal dan hal terkait lainnya.
Menag baru itu juga diminta Jokowi untuk mengatasi soal radikalisme. Persoalan tersebut memang menjadi perhatian pemerintah dan memerlukan pendekatan-pendekatan kreatif untuk menanggulanginya.
Nama Fachrul mungkin terlihat baru dalam panggung politik nasional. Namun, siapa sangka di balik layar, orang ini masuk dalam salah satu tokoh yang sudah sukses mengantarkan Jokowi ke panggung Istana. Ia sempat menorehkan sepak terjangnya di dunia politik sebagai Ketua Tim Bravo 5.
Tim tersebut adalah relawan Jokowi-Ma’ruf yang terdiri dari para purnawirawan TNI yang sebagian besar merupakan lulusan Akademi Militer angkatan 1970-an. Tim tersebut dibentuk pada 2013 untuk memenangkan Jokowi-Jusuf Kalla di Pemilu 2014.
Aksi relawan Tim Bravo 5 nampaknya berlanjut hingga kampanye untuk memenangkan Jokowi di kontestasi Pilpres 2019-2024 yang menggandeng KH Ma’ruf Amin sebagai wakilnya.
Pada penghujung tahun 2018, Fachrul Razi sempat mengatakan Bravo 5 dibentuk untuk menepis persepsi bahwa seluruh purnawirawan TNI mendukung calon presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, dia enggan disebut menjadi Menag karena berasal dari kalangan partai politik. Dia lebih memilih mewakili dari kalangan profesional di kabinet.
“Saya bukan mewakili partai, tapi ya mungkin saya profesional, ya, saya kira itu,” kata dia di sela bertemu Jokowi .
Beberapa posisi strategis di militer sempat diduduki Fachrul. Dia pernah menjadi Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrad, Wakil Asisten Operasi KSAD, Kepala Staf Daerah Militer VII/Wirabuana dan Gubernur Akademi Militer (1996-1997).
Tidak hanya itu, Fachrul juga sempat menjabat sebagai Asisten Operasi Kepala Staf Umum ABRI (1997-1998), Kepala Staf Umum ABRI (1998-1999), Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan (1999) serta Wakil Panglima TNI (1999-2000).
Sebelum ditunjuk sebagai Menag, Fachrul sempat dipanggil Jokowi ke Istana untuk berdiskusi mengenai berbagai hal seperti soal keamanan, pendidikan, pembangunan sumber daya manusia dan hal terkait lainnya. Sebelum pengumuman resmi jajaran kabinet pada Rabu (23/10), dia enggan membuka informasi soal jabatan apa yang akan diembannya.
Terkait hubungannya dengan Menteri Pertahanan terpilih, Prabowo Subianto, dia mengatakan masih normal meski sempat menjadi sosok yang turut andil dalam pemberhentian pimpinan Partai Gerindra itu dari jajaran TNI karena kasus 1998.
Fachrul ikut menetapkan Surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) tertanggal 21 Agustus 1998 bersama Jenderal Subagyo HS dan Sekretaris Letjen Djamari Chaniago. Kemudian sebagai anggota Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, Letjen Yusuf Kartanegara, Letjen Agum Gumelar dan Letjen Ari J Kumaat.
“Saya dengan Pak Prabowo biasa-biasa saja, ketemu peluk-pelukan, makan sama-sama, tidak ada yang aneh dalam sistem yang terbangun karena baik masalah kedinasan, pribadi tidak terganggu, kalau saya tidak setuju dengan komandan, ya, saya katakan tidak pas, tapi tidak membuat hubungan saya jadi jelek,” kata dia.
Sebagai penutup, Fachrul sangat ditunggu kinerja dan terobosannya oleh Presiden dan masyarakat Indonesia sebagai orang baru dari kalangan militer yang memimpin Kemenag di era reformasi.
Presiden Jokowi saat mengumumkan formasi kabinetnya, dia menginstuksikan 34 menteri dan empat kepala lembaga setingkat menteri agar bekerja dengan baik.
“Jangan korupsi, menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi,” tandas Jokowi. (Albar)
