Maka dalam hal tumpang tindih yang harus dilihat apakah eksistensi hukum itu menjadi hambatan atau justru sebaliknya mendukung bagi hadirnya rasa keadilan (sense of justice) di masyarakat?
Penyeragaman hukum secara nasional justru bisa merugikan sebagian masyarakat pada daerah-daerah tertentu.
Justru yang perlu di perhatian adalah proses penegakan hukum itu. Jangan sampai terjadi manipulasi hukum/aturan sehingga merugikan warga, khususnya minoritas. Ini berlaku misalnya di Aceh dan di Papua sebagai daerah yang memiliki status khusus.
Tapi yang terpenting dari semua itu adalah pembenahan penegak hukum. Saya melihat boleh jadi karena masalah gaji (seperti kata pak Prabowo). Tapi boleh jadi karena memang isu mentalitas yang belum sepenuhnya sadar hukum.
Penegak hukum yang punya masalah mentalitas, inferior misalnya kepada kekuasaan dan keuangan, inilah penyebab “law abuses” atau penginjak-nginjakan hukum yang memalukan. Timbullah istilah: “tajam ke bawah, tumpul bahkan lumpuh ke atas”.
