Padang, Muslim Obsession – Rencana Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang akan mengafirmasi hak beragama warga Syiah dan Ahmadiyah, mendapat tanggapan tegas dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat Buya Gusrizal Gazahar Dt. Palimo Basa.
“Presiden telah menggunakan haknya untuk mendudukkan saudara sebagai Menag namun itu bukan berarti saudara sekaligus menjadi penentu keabshahan ajaran suatu agama,” tegas Buya Gusrizal, mengutip muisumbar.or.id, Jumat (25/12/2020).
Buya Gusrizal mengatakan, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, namun tidak berarti juga berhak untuk merusak ajaran agama. Oleh karenanya negara harus hadir melindungi ajaran agama itu sendiri dari berbagai penyesatan.
Baca juga: Ditunjuk Jadi Menag, Gus Yaqut: Jangan Jadikan Agama Sebagai Alat Politik
Terkait Syiah dan Ahmadiyah, jelasnya, MUI telah mengeluarkan ketetapan sikap. Sehingga menurutnya, pernyataan Menag tentang afirmasi kaum Syiah dan Ahmadiyah, bukanlah suatu sikap yang bijak dan adil bila mengabaikan sikap yang telah dilahirkan oleh MUI.
“Perlu kami ingatkan bahwa saudara sekarang adalah Menag RI, bukan lagi pimpinan suatu ormas. Karena itu, saudara Menag harus bisa menghargai dan menghormati keputusan lembaga keagamaan yang telah melahirkan berbagai keputusan yang terkait dengan agama tertentu,” ujarnya.
“Kalau keinginan saudara ingin mewujudkan kebersamaan, pernyataan saudara tersebut malah akan berakibat sebaliknya karena ulama tak akan diam dengan penyesatan yang terjadi di tengah umat,” sambungnya.
Baca juga: Din Syamsuddin: Posisi Wamendikbud Rendahkan Martabat Muhammadiyah
Di akhir pernyataannya, Buya Gusrizal mengisahkan Umar bin Khattab saat menjadi khalifah.
“Sebagai penutup, dengan mengambil petunjuk ungkapan Umar ra, bahwa penguasa menjadi bala (ujian) bagi rakyat dan rakyat adalah ujian bagi penguasa, kami berdoa semoga kita semua lolos dari ujian berat ini,” tandas Buya Gusrizal.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan ingin mengafirmasi hak beragama warga Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia.
Pernyataan itu merespons permintaan Guru Besar UIN Jakarta Azyumardi Azra agar pemerintah mengafirmasi urusan minoritas.
Baca juga: Ditunjuk Jadi Menag, Gus Yaqut: Jangan Jadikan Agama Sebagai Alat Politik
Yaqut tidak mau ada kelompok beragama minoritas yang terusir dari kampung halaman mereka karena perbedaan keyakinan. “Mereka warga negara yang harus dilindungi,” kata Yaqut di Jakarta, Kamis (24/12/2020).
Yaqut juga menyatakan bahwa Kementerian Agama akan memfasilitasi dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan yang ada. “Perlu dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan. Kementerian Agama akan memfasilitasi,” katanya.
Sebelumnya Azyumardi meminta pemerintah mengafirmasi urusan minoritas. Menurutnya, afirmasi itu kurang tampak diberikan pemerintah kepada kelompok minoritas. Misalnya, saat pemeluk agama minoritas ingin mendirikan tempat ibadah.
“Terutama bagi mereka yang memang sudah tersisih dan kemudian terjadi persekusi, itu perlu afirmasi,” kata Azyumardi. (Fath)
