Jakarta, Muslim Obsession – Jajaran Pengurus Pusat (PP) Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) yang dipimpin H. Usamah Hisyam melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Jumat (31/2/2020).
Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, Usamah mengatakan, Parmusi menuntut keadilan kepada pemerintah untuk rakyat kecil (Wong cilik/kaum dhuafa) melalui melalui program Desa Madani yang selama ini digarap oleh Parmusi.
Keadilan yang dimaksud adalah, Parmusi berharap pemerintah membantu adanya kucuran dana untuk penguatan Desa Madani. Sebab, Usamah tengah mengusahakan 5 sampai 50 juta per KK untuk menggarap lahan kosong, sehingga bisa dikelola oleh rakyat kecil untuk menopang ekonominya.
“Ini yang harus diperjuangkan oleh Wapres (Pemerintah) untuk bisa berlaku adil terhadap rakyat kecil. Kita tahu sebagian besar masyarakat hidup miskin, sementara dana-dana Bank Konvensional mengucur ke konglomerat,” ujar Usamah.
Usamah sudah keliling daerah di seluruh Indonesia untuk menggerakan Desa Madani Parmusi. Ia menyaksikan sendiri kondisi masyarakat yang masih banyak hidup dalam garis kemiskinan. Sayangnya, pemerintah masih terlihat abai dengan persoalan kemiskinan.
“Rakyat kecil di bawah ini bukan lagi memikirkan untuk bisa makan minggu depan, tapi untuk bisa makan hari esok aja meraka masih bingung bagaimana dapatnya, belum lagi ditambah untuk biaya sekolah dan kuliah anak-anaknya mereka masih kebingungan,” jelasnya.
Atas dasar itu, Parmusi kata dia, dalam dua tahun terakhir mencanangkan program Desa Madani di seluruh Indonesia dalam rangka pemberdayaan masyarakat kecil di pedesaan dengan fokus empat pilar utama, yakni penguatan iman dan takwa, pengembangan ekonomi, kepedulian sosial dan terakhir pendidikan.
Namun, Usamah menyebut program Desa Madani masih terkendala dengan permodalan. Selama ini, pilot project program Desa Madani di seluruh daerah masih dari bersumber dari swadaya pengurus Parmusi. Sedangkan program pemberdayaan masyarakat melalui Desa Madani ini membutuhkan dana atau modal yang tidak sedikit.
Di sisi lain, masyarakat kecil yang masuk sasaran Desa Madani masih banyak yang belum mendapatkan akses permodalan bank konvensional. Bank konvensional masih mengutamakan kepentingan para konglomerat.
“Oleh sebab itu kami minta kepada pemerintah melalui bapak wapres agar mengalokasikan dana lunak untuk Desa Madani Parmusi melalui bank syariah, yaitu BNI Syariah dan BRI Syariah, karena kami telah memiliki MOU kedua bank syariah itu dengan sistem bisnis to bisnis untuk membangunan ekonomi warga Desa Madani,” jelasnya.
Usamah menegaskan, dana yang dikuncurkan itu nanti akan mendapat pengawasan langsung dari pihak bank sendiri atau pemerintah. Ia kembali menegaskan, dana permodalan itu bukan untuk pengurus Parmusi, tapi untuk rakyat kecil yang ada dalam Desa Madani.
“Insya Allah para pengurus Parmusi ini secara ekonomi sudah selesai dengan dirinya masing-masing. Jadi modal itu bukan untuk pengurus Parmusi, tapi untuk diberikan langsung kepada masyarakat kecil di bawah,” jelasnya.
Ada Gap KUR dan Bank Konvensional
Mendengar keresahan yang disampaikam oleh pengurus Parmusi, Usamah menyebut Wapres Ma’ruf, juga mengakui selama ini ada gap antara pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) antara bank konvensional dan bank syariah. Padahal, Parmusi telah melakukan nota kesepahaman dengan BNI Syariah dan BRI Syariah.
“Sekarang ini memang ada gap antara KUR yang sudah dilaksanakan. Pemerintah pada 2020 menyiapkan Rp 150 triliun untuk KUR melalui bank konvensional. Sedangkan melalui bank syariah memang belum ada, masih dicari model pembiayaannya, sehingga warga masyarakat yang belum bankable bisa mendapatkan kucuran akses modal dari bank syariah,” tuturnya.
Usamah mengatakan, pemerintah juga saat ini mengupayakan pembiayaan usaha mikro kepada masyarakat yang belum memenuhi syarat perbankan. Pembiayaan tersebut akan terbagi menjadi empat cluster yakni industri usaha kecil, pertanian, UMK di bidang pariwisata dan juga perikanan.
“Jadi empat itu sedang diupayakan oleh Pemerintah di atas kredit-kecil yang mikro. Dibagi empat cluster temasuk untuk syariah. Kita tentu berharap pemerintah memberikan perhatian juga,” ujar Usamah.
“Dana dana murah yang dikucurkan melalui bank syariah, dan wapres berjanji akan memperjuangkan itu,” ujarnya lagi.
Dengan begitu, Usamah meyakini jika akses permodalan seperti KUR dikucurkan dari bank syariah, maka umat Islam kaum dhuafa yang hidup di bawah garis kemiskinan bisa mengakses permodalan untuk kepentingan penguatan Desa Madani. Di mana Desa Madani bisa mengembangkan ekonomi di sektor perikanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
Sejauh ini Desa Madani ini sudah tersebar di sejumlah daerah antara lain, seperti di Takalar, Sulawesi Selatan, Gowa (Sulawesi), Bengkalis (Riau) Sambas, NTT, Sambas, Manado, Aceh Besar, Muaro Jambi, Padang, Banyuasin, Maluku, Tengah, Ternate, Wonogiri, dan masih banyak lainnya.
“Tetapi masih banyak beberapa desa itu sebagai pilot projek sifatnya, belum berhasil dari sektor ekonomi karena butuh waktu dan modal untuk menggarap lahan rakyat,” jelasnya.
Hadir dalam pertemuam itu, Sekjen Parmusi Abdurrahman Syagaff, Ketua Umum Muslimah Parmusi Nurhati Payapo, Ketua PP Parmusi Irgan Chairul Mahfiz, Reni Marlinawati Ketua PP Parmusi, Bendahara Parmusi Dewi Achyani, dan Wakil Lembaga Dakwah Parmusi (LDP) Pusat Bukhori Abdul Shomad. (Albar)
