Palembang, Muslim Obsession – Anggota DPR RI Komisi III Fraksi Gerindra, Siti Nurizka Putri Jaya, menerima pengaduan masyarakat terkait permasalahan aktivitas limbah sungai yang telah merusak lingkungan dan berdampak besar pada kehidupan masyarakat yang berada di tepian sungai Musi.
Pengaduan itu disampaikan sejumlah pengurus LBH Harapan Rakyat, saat Siti Nurizka berkunjung ke kantor lembaga bantuan hukum tersebut di Jakabaring, Kota Palembang, Sabtu (12/11/2022).
“Kami mengadukan hal ini dengan harapan permasalahan yang dialami oleh masyarakat dapat terselesaikan,” ujar Ningsih, salah seorang pengurus LBH Harapan Rakyat.
Merespons hal tersebut, Siti Nurizka menyampaikan apresiasinya kepada LBH Harapan Rakyat yang telah menaruh perhatian besar terhadap permasalahan masyarakat.
Ia mengaku turut berempati dan berjanji akan membantu semaksimal mungkin persoalan pencemaran lingkungan yang dialami masyarakat di tepian Sungai Musi tersebut.
“Kami menaruh empati yang tinggi atas permasalahan yang dialami, dan kami berterima kasih karena telah menempatkan DPR sebagai institusi yang dipercaya terhadap penyelesaian permasalahan Bapak-Bapak semua. Namun, kami bukanlah instansi teknis, kami tentunya akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam rangka bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat,” tuturnya.
Pertemuan Siti Nurizka dan para pegiat LBH Harapan Rakyat berlangsung hangat dan bersahabat. Obrolan mengalir dengan santai diselingi tawa dan canda.
Jefi Firli, salah seorang yang turut hadir menyampaikan, kehadiran Siti Nurizka merupakan bentuk konkrit wakil rakyat yang berupaya selalu hadir di tengah-tengah masyarakat.
Menurutnya, pertemuan tersebut adalah salah satu wujud praktik demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dimana pemerintah membuka ruang dialog seluas-luasnya bagi masyarakat untuk dapat menyampaikan keluhan atau pengaduan atas permasalahan yang dialami oleh masyarakat.
“Tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan akan membangun sinergi dan harmonisasi guna mendorong adanya keterbukaan informasi publik dan transparansi pemerintah di mata masyarakat, sehingga akan tercipta public trust. Proses pengaduan masyarakat yang baik juga mencerminkan citra pemerintah yang mau mendengar masyarakat dalam setiap proses pembuatan kebijakan,” ujarnya. (Fath)
