Beasiswa MORA 5000 Doktor-LPDP Tak Kunjung Cair, Puluhan Mahasiswa di Australia Mengadu ke Perwakilan Pemerintah RI

Lebih dari 80 mahasiswa mengalami kesulitan hidup dan belajar karena beasiswa yang tak kunjung diterima.

779
perwakilan penerima beasiswa MoRA 5000 Doktor diterima Konsul Jenderal RI Sydney, Australia. (Foto: istimewa)

Sydney, Muslim Obsession – Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2022, penerima beasiswa dari Kementrian Agama RI atau yang disebut dengan beasiswa MORA 5000 Doktor-LPDP di Australia secara serentak mendatangi perwakilan Pemerintah Republik Indonesia yang berada di seluruh negara bagian Australia (Canberra, Sydney, Melbourne, Perth).

Kedatangan mereka untuk mengadukan nasibnya karena sudah hampir 9 bulan penerima beasiswa MORA 5000 Doktor-LPDP yang jumlahnya mencapai 80 orang tidak menerima hak-haknya sebagai penerima beasiswa sebagaimana mestinya.

“Kami benar-benar dalam kondisi sulit dua tahun terakhir ini. Pada tahun 2021 agenda riset kami berantakan karena pandemi yang melanda, sehingga tahun ini kami terpaksa harus kuliah dengan cara part-time, kuliah sambal bekerja, karena pemerintah belum mentransfer biaya hidup, sementara biaya hidup dan akomodasi di Australia melangit karena krisis global,” kata Imam Malik Riduan dalam rilisnya yang diterima Muslim Obsession.

Imam Malik Riduan merupakan perwakilan Komite Aksi Untuk Kelanjutan Belajar Mahasiswa Indonesia (KOMA), yakni komponen mahasiswa penerima beasiswa yang menghadap Konjen Sydney pada Jumat (28/10) sekitar pukul 15.00 waktu setempat.

Malik menyebut, Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementrian Agama sebagai pemberi beasiswa belum menstransfer komponen-komponen beasiswa seperti tunjangan hidup bulanan, uang SPP (tuition fee).

Selain itu juga Kementrian Agama belum mentransfer komponen beasiswa lainnya seperti bantuan biaya untuk melakukan riset, biaya keikutsertaan konferensi, biaya tunjangan keluarga dan tunjangan pembelian buku.

Mahasiswa penerima beasiswa Mora 5000 Doktor ini sebelumnya telah berusaha melakukan komunikasi yang baik dengan pihak pengelola dalam hal ini Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama (Diktis) yang kemudian direspons oleh Diktis dengan mengirimkan surat penjelasan kepada pihak kampus bahwa keterlambatan pembayaran SPP kepada universitas di Australia terjadi karena perubahan menejemen pengelola beasiswa.

Kusuma Dewi, penerima beasiswa asal Yogyakarta yang saat ini belajar di Western Sydney University menunjukkan sebuah dokumen yang ditanda tangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Ali Ramdhani.

Menurut Kusuma, dokumen tersebut menjelaskan bahwa pengelola beasiswa akan segera membayar tuition fee “no later than 31 October 2022”.

Tujuan aksi mendatangi perwakilan pemerintah adalah untuk meminta Duta Besar Indonesia menyampaikan pesan mahasiswa kepada Menteri Agama H. Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Aksi ini dilakukan karena mereka merasa keterlambatan proses pencairan sudah tidak wajar, sementara komunikasi dengan para pihak sudah dilakukan puluhan kali, termasuk dengan Kementerian Agama dan LPDP.

Roko Patria selaku “Lurah” Australia mengatakan telah memulai komunikasi sejak Maret 2022 dengan mengirimkan surat permintaan klarifikasi mengenai kelanjutan beasiswa kepada Direktur Diktis. Komunikasi terus berlanjut, bahkan telah melakukan zoom meeting dengan Kementerian Agama dan LPDP beberapa kali.

“Namun demikian progress pencairan belum kunjung ada kabar menggembirakan, bahkan untuk tunjangan biaya hidup sama sekali belum ada transfer,” kata Roko.

Pada hari yang sama penerima beasiswa yang tinggal di Melbourne juga mendatangi Konsulat Jenderal setempat.

“Kami sangat sulit konsentrasi belajar, sudah sekitar 10 bulan kami harus berjuang untuk kerja agar kami dan keluarga tetap bisa bertahan, padahal kami harus fokus belajar agar kami bisa mencapai target studi,” ungkap Madzkur, perwakilan mahasiswa kepada Konjen.

Kandidat Doktor Deakin University itu menambahkan, sebagian Mahasiswa di Melbourne bahkan mendapat peringatan keras dari kampus karena tunggakan tuition fee ini.

“Dampak dari keterlambatan pembayaran biaya kuliah yang sudah lebih dari satu semester ini membuat sebagian mahasiswa harus mengundurkan jadwal ujian kandidasi, bahkan ada yang mendapat ancaman pencabutan visa,” jelas Madzkur.

Aksi Meluas Tidak Hanya di Sidney

Imam Malik menjelaskan, selain di KJRI Sidney dan Melbourne, aksi serupa juga pernah dilakukan di Kedutaan Indonesia di Canberra pada tanggal Kamis (13/10/2022), di Darwin pada Sabtu (22/10/2022), dan di KJRI Perth pada Selasa (25/10/2022).

Menurut Malik, aksi ini ditujukan kepada pemerintah Republik Indonesia dalam skala yang lebih luas, bukan hanya untuk pengelola program saat ini saja, karena persoalan beasiswa terlambat telah terjadi sebelumnya dan tidak kunjung ada perbaikan yang berarti.

“Birokrasi kita ini bermasalah, niat mendongkrak SDM dengan memberi beasiswa ini sangat mulia, akan tetapi tanpa dibarengi dengan tata Kelola yang baik serta pengelola yang cakap, selain menelantarkan anak bangsa juga mempermalukan Tanah Air,” kata Malik kepada Konjen RI di Sydney.

Sejauh ini, menurut Malik, setidaknya ada tiga lembaga Diaspora Indonesia di Australia yang melakukan penggalangan dana untuk memberikan santunan kepada penerima beasiswa yang terdampak buruknya tata kelola beasiswa ini.

“Kami sama sekali tidak mengajukan santunan itu karena kami menjaga nama baik pemerintah kita, inisiatif itu datang dari diaspora,” tegas Malik.

Aksi serentak penerima beasiswa ini menuntut kepada Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementrian Agama dan Kementrian Keuangan untuk segera membayar komitmen-komitmennya dan memperpanjang masa studi selama setidaknya satu semester sebagai kompensasi setelah satu tahun kuliah part-time. (Fath)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here