Jakarta, Muslim Obsession – Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengaku menolak kewajiban rekam biometrik bagi calon jamaah umrah. Data perekaman tersebut menjadi salah satu syarat penerbitan visa ke Arab Saudi.
Meski begitu, Menag Lukman mengatakan jika untuk menolak syarat itu memang tidak sederhana. Sebab, aturan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi.
“Untuk bisa mendapatkan visa itu persyaratan dan teknisnya kewenangan negara yang bersangkutan,” ujarnya saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/1/2019).
Menurutnya, pemerintah Arab Saudi memilih Indonesia sebagai negara pertama pelaksanaan uji coba rekam biometrik tersebut. Pasalnya, jumlah jamaah umrah dan haji dari tanah air adalah yang terbesar.
“Ini kan problemnya karena jumlah warga negara Indonesia yang paling banyak mengunjungi negara itu karena ada umrah, ada haji, ada ibadahnya. Nah pemerintah Saudi memilih negara Indonesia sebagai negara pertama untuk penerapan biometrik ini,” jelasnya.
Hal itu berbeda dengan Malaysia yang sempat menghebohkan kabar pemberitaan karena telah berhasil membatalkan persyaratan biometrik. Lukman menuturkan, negara tersebut memang bukan negara yang tengah diuji coba.
“Memang Malaysia tidak diberlakukan untuk saat ini. Karena kita menjadi uji coba. Persis sama ketika penerapan e-Hajj itu Indonesia menjadi uji coba pertama,” tegasnya.
Selain banyak jamaahnya, kata dia, Indonesia dipilih lantaran memiliki manajemen pengelolaan haji yang baik di antara negara lainnya. “Karena Indonesia dinilai yang paing baik manajemen pengelolaan hajinya. Sehingga kita selalu dijadikan uji coba yang pertama,” pungkasnya. (Bal)
