Oleh: Emron Pangkapi (Politisi Senior)
Perdana Menteri Mahathir Mohammad baru saja mengumumkan bentuk Kabinet “Pakatan Harapan” dengan postur kabinet ramping. Nama-nama menteri baru akan disampaikan ke publik pada Senin 14 Mei 2018, hari pertama Perdana Menteri masuk kantor di Putra Jaya.
Untuk mengurus negara jiran berpenduduk 32 juta jiwa itu, cukup dengan kompoisi 10 menteri, jumlah terkecil dalam sejarah Malaysia. PM Dr Mahathir didampingi Wakil PM atau Waperdam Datin Wan Azizah binti Wan Ismail, Presiden (ketua umum) Partai Keadilan Rakyat (PKR), sebagai partai terbesar dalam koalisi Pakatan Harapan (PH).
PKR adalah partai oposisi yang didirikan dengan susah payah jatuh bangun oleh Anwar Ibrahim untuk mengalahkan dominasi Barisan Nasional yang tiang utamanya adalah Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO).
Semestinya bila dalam keadaan normal, berdasarkan perolehan kursi Pilihan Raya Umum (PRU-14) memempatkan Datin Wan Azizah sebagai PM, karena partai besutan Dr Mahathir Mohammad (Partai Pribumi Bersatu) hanya menempati peringkat ke-3 perolehan kursi dalam koalisi, di bawah Partai Amanah.
Tapi itulah, inti kesepakatan ketika terbangunnya koalisi Pakatan Harapan, sepakat Dr Mahathir sebagai pemimpin koalisi sekaligus calon PM dengan waktu terbatas, dan untuk selanjutnya memberi laluan kepada Anwar Ibrahim untuk meneruskannya.
Perjanjian inti inilah yang justeru menjadi “daya tarik” yang menghasilkan kemenangan koalasi Pakatan Rakyat (PH).
Mayoritas rakyat Malaysia percaya Mahathir-Anwar akan lebih baik dari Nadjib dkk. Karena duet ini sudah membuktikan kehebatannya pada tahun 1993-1998, era dimana Malaysia mencapai puncak kejayaan sebagai macan Asia yang sebenarnya, hingga sampai datangnya musibah tsunami “Soros” yang mululuhlantakkan perekonomian Asia Tenggara.
Anwar Ibrahim menjadi korban, karena proposal penyelesaian krisis 1998 bersama IMF yang dia sodorkan, tidak direstui Mahathir. Anwar kemudian dipecat dan dipenjara dengan tuduhan kasus “sodomi”. Mahathir mengambil-alih sendiri mengatasi krisis moneter 1998 melawan “Soros” dengan mematok kurs ringgit dan ternyata berhasil.
Perekonomian Malaysia segera pulih. Mahathir di elu-elukan pahlawan penyelamat ekonomi, sementara Anwar terbenam karena dianggap berkolaborasi dengan IMF.
Suksesi ke Anwar
Kini keduanya kembali bergabung setelah 20 tahun bermusuhan. Tidak ada PKR mustahil Mahathir bisa kembali menjadi PM. Sebaliknya kalau bukan Mahathir, berat bagi koalisi PH mengalahkan Barisan Nasional.
Dari dalam penjara, Anwar memberikan “kereta politik” bagi Mahathir dengan sejumlah kesepakatan. Jiwa besar kedua pemimpin ini berbuah manis. Dan kini koalisi itu sudah menjadi pemenang!
Pertanyaannya kini, bagaimana proses suksesi dari Mahathir ke Anwar Ibrahim? Sementata yang bersangkutan saat ini masih berada dalam penjara?
Dalam perjanjian pembentulan koalisi Pakatan, PM terpilih Mahathir akan mengajukan permohonan pengampunan bagi Anwar Ibrahim agar dapat aktif kembali di dunia politik.
Berdasarkan perundang-undangan Malaysia, seorang terpidana tidak diperbolehkan melakukan kegiatan politik sekurangnya 5 tahun sejak dibebaskan. Anwar akan bebas pertengahan Juni 2018, tapi baru boleh berpolitik di tahun 2023, kecuali Agung mengabulkan grasinya.
Itupun tidak serta-merta Anwar Ibrahim bisa dilantik menjadi PM atau Waperdam, karena sistem Malaysia adalah demokrasi perlementer yang mewajibkan setiap anggota kabinet adalah anggota parlemen.
Pemilu Sela
Kemungkinan skenario yang disiapkan adalah apabila Anwar Ibrahim sudah keluar dari penjara dan sudah mendapat pengampunan dari Yang Dipertuan Agung, sehingga mendapatkan kembali hak politik, maka akan ada pilihan raya “sela” khusus di salah satu distrik anggota parlemen dari partai PKR.
Sebagaimana diketahui, PKR mendapat banyak kursi di distrik-distrik Penang dan Selangor, termasuk yang diraih oleh Nurul Izzah binti Anwar Ibrahim di Pematang Pauh Mertajam Penang maupun Wan Azizah binti Wan Ismail (isteri Anwar Ibrahim) di kawasan Pandan Selangor.
Diduga apabila tiba waktunya Anwar Ibrahim mendapatkan hak politik, Wan Azizah akan mundur dari keanggotaan parlemen distrik Pandan Selangor dan sekaligus mundur dari kursi Waperdam guna membuka jalan bagi Anwar Ibrahim. Anwar akan ikut pemilu sela di dapil Pandan Selangor yang diyakini dengan mudah bisa menang mendapatkan kursi yang ditinggalkan isterinya. Dengan demikian Anwar akan menjadi Waperdam dalam masa transisi sampai Mahathir mengundurkan diri.
Bila sampai waktunya Anwar menjadi PM, maka kekosongan jabatan Waperdam diduga bakal diisi oleh wakil dari Partai Pribumi Bersatu, asal partainya Mahathir.
Di dalam Partai Pribumi ada tokoh orang kedua setelah Mahathir sebagai pendiri partai yaitu Muhyidin Yasin. Baik Anwar maupun Muhyidin adalah anak didik Mahathir ketika masih di UMNO.
Muhyidin Yasin adalah bekas Waperdam era Nadjib priode 2008-2016 yang kemudian dipecat karena mengkritik Nadjib dalam kasus 1MDB. Anwar, Nadjib, dan Muhyidin adalah sekutu generasi baru yang dipersiapkan Mahathir untuk memimpin Malaysia sejak tahun 1993.
Mahathir menyiapkan lapisan kedua untuk mengambil-alih kepemimpinan Malaysia pasca dirinya.
Sejumlah anak muda yang dua generasi di bawahnya (rata-rata berumur 20 tahun di bawah Mahathir), Anwar, Nadjib, Muhyidin, Thaib Muhammad, Muhammad Isa, dan Zahid Hamidi adalah generasi rekruitmen Mahathir diawal menjadi Presiden UMNO tahun 1981.
Anwar adalah aktivis kampus, Ketua Angkatam Belia Islam Malaysia (ABIM) mitra HMI di Indonesia. Adapun lapisan pertama adalah tokoh-tokoh UMNO generasi pertama, yang bersama Mahathir ikut merebut kepemimpinam UMNO dari tangan Dato Husein Onn, mereka adalah Musa Hitam, Razali Hamzah, Ghafar Baba, Sanusi Juned, Mohammad Rahmad, dan Megat Juned Megat Ayob.
Dalam kongres UMNO 1993, Anwar Ibrahim, Muhammad Nadjib, Muhyidin Yasin, dan Thaib Muhammad yang terkenal dengan sebutan kelompok “wawasan 2020” untuk pertama kali dilepaskan oleh Mahathir bertanding memperebutkan jabatan strategis UMNO. Mereka adalah calon pemimpin Malaysia di era emas tahun 2020.
Adalah Anwar Ibrahim konseptor Tata Ekonomi Malaysia Baru 2020, dan dia yang mempresentasikannya dalam perhimpunan agung UMNO. Dalam kongres yang “panas” itu, kwartet anak muda Anwar-Nadjib-Muhyidin-Thaib berhasil menggusur tokoh-tokoh senior rombongan Gaffar Baba, Sanusi Juned, Abdullah Badawi, Megat Juned, dan lain-lain.
Ghafar Baba terguling dari Timbalan Presiden UMNO dan Waperdam digantikan Anwar Ibrahim. Sedangkan Nadjib, Muhyidin, Thaib Muhammad terpilih sebagai Naib Presiden UMNO dan ketiganya diberikan jabatan menteri utama di tingkat nasional.
Padahal sebelumnya Muhyidin dan Thaib menteri besar (gubernur) di Johor dan Selangor. Banyak para senior yang marah kepada Mahathir karena memilihara “anak emas” tersebut.
Mahathir pun dalam bahasa tubuh tidak segan-segan memberikan dukungan bagi keempat anak “kesayangannya” itu dengan memberikan pos menteri strategis.
Anwar berturut-turut (1983-1998) menjadi menteri pada jabatan kantor PM, Menpora, Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan, dan Menteri Keuangan merangkap Wakil Perdana Menteri. Begitu juga Nadjib, mulai pada jabatan PM, Menpora, Menteri Pendidikan dan Menteri Pertahanan.
Para senior UMNO yang marah “disimpan” Mahathir. Sanusi Juned menjadi gubernur di Kedah. Ghafar Baba surut dari dunia politik kemudian ikut isterinya menyendiri di Bogor. Hanya Badawi ditugaskan sebagai Menlu dan Mochamad Rachmad sebagai Menteri Penerangan. Yang lain hilang dari peredaran.
Tahun 1998 pasca “pengasingan” Anwar Ibrahim, PM Mahathir menarik kembali Abdullah Ahmad Badawi masuk ke dalam elite UMNO dan mendorongnya agar terpilih sebagai Timbalan Presiden UMNO sekaligus sebagai Waperdam pengganti Anwar.
Mahathir Pensiun
Di berbagai forum partai, Mahathir selalu mengatakan: tahu kapan waktu yang tepat bagi dirinya pensiun.
Kongres UMNO tahun 2003, di tengah puncak kejayaannya sebagai negarawan, dimana hampir 3.000 peserta kongres mengelu-elukannya dan semua DPD dalam pemandangan umum meminta kepada Tun Dr. Mahathir untuk tetap menjadi Presiden UMNO 5 tahun berikutnya.
Tapi di luar dugaan para peserta dan pengamat politik terjadilah peristiwa bersejarah yang sangat mengejutkan.
Ketika Mahathir naik podium sidang paripurna untuk menyampaikan pidato jawaban Eksekutif DPP UMNO atas pemandangan umum DPD-DPD UMNO seluruh Malaysia (istilah Malaysia, pidato penggulungan), tiba tiba di luar naskah teks pidato yang sudah disiapkan, Mahathir menyatakan berhenti menjadi Presiden UMNO/Perdana Menteri, setelah 22 tahun duduk di singgasana kekuasaan Malaysia.
Gedung Dewan Negara PWTC Menara UMNO Kuala Lumpir bagaikan hendak runtuh. Ribuan orang berteriak menolak pernyataan berhenti Mahathir. “Tidak….tidak…tidak….!
Para petinggi UMNO meraung-raung menangis.
Mahathir dipanggul ke atas mimbar untuk membatalkan pernyataanya. Suasana begitu gaduh. Ketua Pemuda UMNO Hisyamudin Onn merebut mic, dalam isak tangis menyatakan seluruh exco UMNO akan ikut berhenti jika Mahathir mundur.
Dalam tangis haru biru, Mahathir naik kembali ke mimbar, menangis mohon diri mengulangi kembali pernyataamnya berhenti dari Presiden UMNO dan mempersilahkan UMNO memilih penggantinya. Sungguh dramatis!
Sesuai janjinya, Mahathir menikmati masa pensiun sejak tahun 2003. Kursi Presiden UMNO dan Perdana Menyeri yang tadinya disiapkan untuk Anwar Ibrahim jatuh tak terduga ke tangan Pak Lah (panggilan akrab Abdullah Ahmad Badawi), politisi lembut berlatar belakang ustadz yang pernah menjadi Menhan dan Menlu. Adapun Muhammad Nadjib ditetapkannya “magang” mendampingi Pak Lah sebagai Waperdam.
Hanya dalam 5 tahun Pak Lah jadi PM, tak kuat “melawan arus”, maka alih generasi jatuh ke tangan Nadjib. Konon dari sinilah Malaysia mulai mengenal “money politic”.
PRU-14 tahun 2018, menjungkirbalikkan Perdana Menteri Muhammad Nadjib dan UMNO, pemerintahan Barisan Nasional tumbang oleh dua orang tokoh yang pernah membesarkannya.
Persis 20 tahun saat Mahathir memecat Anwar dengan tuduhan “sodomi” kini Mahathir datang mangangkat Anwar Ibrahim dari penjara kasus “sodomi” untuk mengantar Anwar Ibrahim ke kursi Perdana Menteri guna menjalankan konsep Tata Ekonomi Baru Malaysia 2020 yang pernah dipresentasikan Anwar Ibrahim dalam kongres UMNO 1993.
Mungkinkah janji akan ditepati? Hanya sejarah yang bisa mencatatnya.
Tokyo, 12 Mei 2018
