Anies di MK Bicara Pemilu Tidak Jurdil, dan Adanya Penyimpangan Kekuasaan

482

Jakarta, Muslim Obsession – Calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan menyampaikan pidato pembuka pada sidang pertama Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Pilpres) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Rabu, 27 Maret. 2024.

Anies mengatakan, proses pemilihan umum atau Pemilu 2024 mengalami penyimpangan besar-besaran karena dilakukan dari puncak kekuasaan.

Selain itu, Anies juga menyebut Pemilu 2024 tidak berlangsung bebas, jujur, dan adil. Ia pun berharap Hakim Konstitusi mampu memutus perselisihan Pilpres 2024 dengan seadil-adilnya.

Anies awalnya menyebut proses Pemilu 2024 mengalami penyimpangan besar-besaran karena dilakukan dari atas kekuasaan. Menurut Anies, tindakan itu merusak demokrasi.

Tapi itu juga menggerogoti landasan keadilan dan kebenaran yang seharusnya menjadi landasan penyelenggaraan negara, kata Anies di hadapan delapan hakim MK, Rabu, 27 Maret 2024.

Anies juga menyebut Pemilu 2024 tidak berlangsung bebas, jujur, dan adil. Terdapat serangkaian penyimpangan yang mencoreng integritas proses demokrasi sejak awal.

“Kemerdekaan yang seharusnya menjadi pilar utama penyelenggaraan pemilu, terkikis akibat intervensi kekuasaan,” kata Anies.

Penyimpangan tersebut di antaranya adalah pemanfaatan lembaga negara untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Padahal, kata dia, pasangan calon tersebut tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Selain itu, kata Anies, pejabat daerah mendapat tekanan dan diberi imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik.

Bansos menjadi alat transaksional
Lalu, lanjut Anies, penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) yang justru ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Bansos bahkan dijadikan alat transaksional untuk memenangkan pasangan calon tertentu, kata Anies.

Intervensi di MK

Tak hanya itu, kata Anies, intervensi tersebut bahkan sampai ke pimpinan MK. Anies menilai pimpinan MK seharusnya menjadi jenderal benteng pertahanan terakhir penegakan prinsip demokrasi. Namun jika pimpinan MK terancam intervensi, maka landasan demokrasi benar-benar terancam.

Harapannya kepada Hakim Konstitusi
Ia berharap Hakim Konstitusi memutus seadil-adilnya. Sebab, jika tidak melakukan koreksi maka akan menjadi preseden buruk di setiap pemilu mendatang.

Jika tidak dilakukan koreksi maka praktik menyimpang kemarin akan dianggap sebagai hal biasa. Hingga, lanjutnya, menjadi kebiasaan kemudian menjadi budaya dan akhirnya menjadi karakter bangsa.

Tolong jangan biarkan peristiwa ini berlalu begitu saja tanpa dikoreksi, masyarakat Indonesia menunggu dengan penuh perhatian, ujarnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here